kaltim.radar24.co.id, Kutai Barat,— Suyanto Pengamat social, Kutai Barat (Kubar) , menyampaikan pandangan tajam terhadap maraknya isu negatif yang terus diangkat oleh kelompok tertentu, seperti Alsiyus dan rekan-rekannya. Ia menilai bahwa narasi yang dibangun oleh kelompok ini sudah tidak lagi bersifat konstruktif, bahkan cenderung mengarah pada upaya menjatuhkan lembaga tertentu.
“Saya melihat ini bukan sekadar kritik, tapi sudah berorientasi pada pembentukan opini publik yang menyesatkan, provokatif, dan merugikan semangat membangun daerah. Kritik seperti ini tidak membangun,” tegas Suyanto.
Menurutnya, isu-isu seperti tambang ilegal, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria memang patut menjadi perhatian. Namun, penyikapan terhadap isu-isu tersebut harus menyeluruh dan tidak bersifat sepihak. Ia menilai bahwa kelompok seperti Aliansi tersebut justru gagal menunjukkan kontribusi nyata dalam menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah selama ini organisasi Aliansi ini pernah memberikan solusi nyata? Apakah mereka pernah membuat program yang menyentuh ekonomi inklusif masyarakat? Membuka lapangan kerja? Memberikan pelatihan atau akses modal? Tidak ada jejaknya saya lihat,” ungkap Suyanto. “Yang mereka lakukan hanya menggiring opini publik, menyalahkan ini dan itu, tanpa dasar ilmiah dan tanpa menyentuh solusi riil.”
Ia menambahkan bahwa masyarakat di sektor-sektor seperti pertambangan lokal bukanlah musuh pembangunan, melainkan bagian dari realitas sosial yang perlu dibina. “Yang bekerja di sana itu masyarakat lokal. Sopir, pekerja harian, pemilik lahan kecil. Jangan semua langsung dicap perusak. Yang harus dilakukan adalah edukasi, pendampingan, dan legalisasi yang sesuai agar mereka dapat bekerja dengan aman dan teratur,” paparnya.
Suyanto juga menyoroti kondisi ekonomi Kutai Barat yang belum stabil. “Lapangan kerja masih minim, investasi belum lancar, dan UMKM masih kesulitan akses modal. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa hanya fokus pada satu isu dan menutup mata terhadap yang lain. Pemerintah dan aparat tentu perlu bertindak, tapi dengan pertimbangan utuh, bukan karena tekanan narasi sepihak,” katanya.
Selain itu, ia membela aparat penegak hukum yang kerap dijadikan sasaran kritik oleh kelompok tersebut. “Isu-isu yang dibangun seolah-olah aparat tidak bekerja, itu sangat berlebihan. Polisi punya prosedur. Mereka bertindak berdasarkan hukum dan kebijakan, bukan sembarangan. Jangan sampai kritik justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Suyanto.
Menurutnya, semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, harus mengambil peran nyata dalam membangun daerah. “Kalau benar peduli, tunjukkan kontribusi nyata di lapangan. Jangan hanya muncul di media sosial atau konferensi pers dengan narasi menyudutkan. Perbaiki kondisi sosial, bantu ekonomi warga, dan jaga lingkungan secara bersama-sama,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa daerah memiliki struktur pemerintahan yang sah dan kebijakan yang harus dihormati. “Kutai Barat dipimpin oleh seorang bupati yang memiliki otoritas berdasarkan regulasi. Tidak bisa sembarang orang memaksakan narasi dan mendikte kebijakan. Semua harus taat pada aturan,” pungkas Suyanto.
Dengan pernyataan ini, Suyanto berharap masyarakat lebih bijak dalam menilai informasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh opini-opini yang tidak berdasar dan tidak menyumbang pada solusi nyata bagi kemajuan Kutai Barat.
