Kaltim.radar24.co.id SAMARINDA – Peraturan Gubernur Kaltim soal pengangkatan pejabat disorot. Diduga langgar prosedur dan berpotensi rugikan keuangan negara. APBD disebut sudah terpakai sejak Januari 2026 untuk mendanai kebijakan yang bertentangan dengan arahan BKN dan Kemendagri.   Sorotan itu datang dari Ketua DPC Peradi Samarinda, Dr. H. Syamsudin, S.H., http://M.Hum., Selasa (29/4/2026). Ia menilai Pergub tersebut […]