Kaltim.radar24.coid, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri turun tangan memantau penggunaan APBD Kalimantan Timur. Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri sudah diterjunkan ke Kaltim menyusul banyaknya catatan serius dari pusat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026). Ia langsung mengingatkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait pengelolaan APBD yang masih bermasalah.
“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai semangat efisiensi. Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi,” tegas Bima.
Bima mengungkapkan pengawasan diperkuat lewat komunikasi intensif Ditjen Otonomi Daerah. Tim Itjen memantau langsung aktivitas Pemprov Kaltim.
Ia menekankan kepala daerah tidak boleh mengutamakan kenyamanan pribadi di tengah tuntutan efisiensi anggaran. “Semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu yang paling terakhir senang, yang paling terakhir enak,” tandasnya.
Wamendagri meminta Gubernur Rudy Mas’ud segera mengevaluasi dan menyaring ulang program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. “Kami berharap ada semangat itu yang disadari oleh kepala daerah termasuk Pak Gubernur,” ujarnya.
Kemendagri akan terus mengawal agar APBD Kaltim berpihak pada publik, bukan fasilitas atau kepentingan elite. “Kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Kalau tidak dirasakan warga, tidak usah dilanjutkan lagi,” pintanya.
